MPC-0046 / Hak Asasi Manusia

Annual Report LBH Pers 2025: Bayang-Bayang Kuasa di Balik Teror Tak Terurai

oleh Mustafa Layong, Gema Gita Persada, Chikita Edrini Marpaung, Wildanu Syahril Guntur, Gregorius Nikolaus Putrowardoyo, Reza Adzarin, Muhammad Taufik Parende, Muhamad Rafi Cardova

Laporan tahunan ini mendokumentasikan serta mengulas kondisi kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, hak digital, dan perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia sepanjang tahun 2025. LBH Pers menyoroti makin menguatnya peran dan dominasi negara serta aktor kekuasaan dalam membatasi ruang sipil, di mana ancaman terhadap pers terjadi secara fisik, hukum, maupun digital. Secara garis besar, laporan ini terbagi dalam beberapa fokus utama: 1. Statistik Kekerasan & Serangan terhadap Pers (Bab I): - Terdapat sedikitnya 96 peristiwa serangan terhadap pers dengan total 149 korban (individu, organisasi, dan perusahaan media) sepanjang 2025. - Wilayah DKI Jakarta menjadi lokasi kejadian tertinggi (27 kasus). - Aktor Negara mendominasi: Kepolisian terlibat dalam 23 kasus, pejabat publik 11 kasus, dan militer 6 kasus. - Bentuk serangan berkisar dari penganiayaan fisik, teror (seperti pengiriman kepala babi ke kantor Tempo), serangan siber (DDoS, doxing), hingga penangkapan/kriminalisasi. - Melalui portal layanan hukum (LAPOR), LBH Pers menerima 188 pengaduan, dengan isu ketenagakerjaan (69 kasus) dan kebebasan berekspresi (43 kasus) sebagai aduan terbanyak. 2. Jejak Advokasi LBH Pers (Bab II): - Advokasi Ketenagakerjaan: Menyoroti dampak Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 terkait UU Cipta Kerja, perlawanan pekerja media (seperti Solidaritas Pekerja CNN Indonesia/SPCI dan kasus eks-karyawan Gatra), kerentanan jurnalis media asing (seperti kasus Sasmito Madrim di VoA), serta persoalan eksekusi Perjanjian Bersama yang kerap terhambat. - Advokasi Kemerdekaan Pers: Pengawalan kasus teror kepala babi terhadap Tempo, brutalitas aparat terhadap jurnalis saat meliput aksi demonstrasi (misal aksi Agustus 2025), serta gugatan perdata oleh pejabat publik yang terindikasi sebagai SLAPP (gugatan untuk membungkam partisipasi publik). - Advokasi Kebebasan Berekspresi & Digital: Keberhasilan penanganan kasus kriminalisasi UU ITE pada buruh perempuan (Septia Dwi Pertiwi), doxing terhadap peneliti antikorupsi ICW, hingga fenomena kriminalisasi terhadap konten parodi/satir berbasis kecerdasan buatan (AI). - Advokasi Kebijakan & Keterbukaan Informasi: Uji materiil terhadap UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), catatan kritis atas revisi UU TNI dan RKUHAP, serta kendala berlarutnya proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi. 3. Kegiatan Bantuan Hukum & Jejaring (Bab III): - Mengulas berbagai kegiatan di luar penanganan kasus langsung, seperti penguatan jaringan pengacara publik daerah, riset/kajian perlindungan bagi pemeriksa fakta (fact-checker) dan Pers Mahasiswa, pelatihan litigasi strategis, policy brief perlindungan whistleblower, serta partisipasi dalam forum hak digital regional/internasional (seperti DRAPAC dan RightsCon). 4. Proyeksi & Outlook Kebebasan Pers 2026 (Bab IV): - Memproyeksikan tantangan yang kian berat pada tahun 2026 seiring berlakunya KUHP dan KUHAP baru yang rawan menyasar kritik publik. - Tantangan lanskap digital yang makin kompleks dengan implementasi regulasi pemutusan akses, pembatasan media sosial, serta disrupsi kecerdasan buatan (AI) yang mengancam independensi redaksi, model bisnis media, dan kesejahteraan jurnalis di tengah krisis pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.